Sejumlah ruas tol yang dimiliki PT Jasa Marga memang enak dijual. Bayangkan, untuk Cipularang II saja berani ditawar investor hingga Rp2,6 triliun.
Kalau Cipularang dipaketkan dengan Jagorawi, Jakarta-Cikampek, Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road), dan Surabaya-Gempol turut dilego pasti menggiurkan.
Berani bertaruh bakal tumplak investor lokal maupun asing yang berebut membeli dengan tawaran harga yang tentu premium.
Paling tidak hal itu untuk ruas Cipularang dipaketkan dengan Jagorawi, Jakarta-Cikampek, dan JORR.
Empat ruas itu memang menggiurkan karena memiliki tingkat lalu lintas harian paling tinggi yang mencapai 100.000 kendaraan per hari untuk tol dalam kota.
Isu penjualan sejumlah ruas jalan tol milik PT Jasa Marga meluncur dari mulut Wapres Jusuf Kalla, belum lama ini. Kala itu, seperti kebiasaan baru yang dilakukan Presiden dan Wapres menggelar rapat terbatas secara arisan di departemen, menyampaikan perlunya dijual jalan tol milik BUMN itu kepada investor guna mendapatkan dana segar bagi investasi jalan tol baru.
| Nilai sekarang (net present value) sejumlah ruas tol yang dikelola Jasa Marga 2006 | |
| Ruas | Nilai (Rp miliar) |
| Jagorawi | 2.427 |
| Jakarta-Cikampek | 1.796 |
| JORR | 5.328 |
| Surabaya-Gempol | 629 |
| Cipularang | 4.402 |
| Total nilai nyata | 14.582 |
Lebih ekstrem lagi, orang nomor dua di republik ini menyatakan Jasa Marga tidak usah mengoperasikan jalan tol, tapi cukup membangun jalan, lalu menjualnya kepada investor alias menjadi pengembang jalan tol saja.
Dalam pandangan Wapres, cara itu akan efektif dan mumpuni mendorong Jasa Marga sebagai lokomotif untuk percepatan pembangunan jalan tol yang telanjur diprogramkan pemerintah sepanjang 1.350 km.
Bakal kelimpungan
Lalu benarkah cara itu strategis dan taktis bagi Jasa Marga? Untuk menjawab hal ini, kiranya perlu memerhatikan perhitungan sederhana, seperti yang disampaikan oleh seorang eksekutif yang mengetahui benar kondisi Jasa Marga hingga ke jeroannya.
"Kalau jalan tol milik Jasa Marga dijual dua ruas saja, dipastikan mereka tidak akan bisa membayar gaji karyawannya lagi. Cukup Cipularang dan Jagorawi saja dijual dipastikan mereka akan kelimpungan untuk membayar gaji karyawan karena hanya dari pendapatan jalan itulah mereka bisa memenuhi kewajiban yang ada," kata eksekutif itu.
Jasa Marga selama ini meraih pendapatan sekitar Rp6 miliar per hari dengan beban biaya operasional sekitar Rp4 miliar per hari.
Pendapatan itu diperoleh dari operasional Cipularang, Cikampek, Jagorawi, tol Medan, Surabaya, dan Semarang.
Nah, kalau sejumlah ruas potensialnya dijual dapat dipastikan sumber pendapatan itu akan sirna. Lalu dari mana akan diambilkan dana penutup biaya yang mesti dipenuhi itu?
Inilah yang dikhawatirkan eksekutif itu.
Boleh jadi pula begitu jalan dilego, maka segera pula para kreditor berjubel meminta pelunasan utang kepada Jasa Marga.
Sangat logis kreditor akan meminta pelunasan pinjaman terkait dengan pelepasan aset operasional tersebut.
Per Desember 2006, tercatat total utang perusahaan pelat merah itu Rp7,85 triliun dengan total aset Rp10,24 triliun dan ekuitas Rp2,83 triliun.
Terkait dengan isu penjualan ruas jalan itu sebenarnya bukan isu baru karena sudah pernah direkomendasikan oleh sejumlah lembaga penilai yang menganjurkan agar tidak dilakukan.
Sebut saja hasil kajian dari PricewaterhouseCoopers (PwC) dan Bahana Securities.
Paling tinggi, PwC hanya berani merekomendasikan model penjualan saham anak perusahaan untuk mendapatkan dana segar guna ekspansi.
Dalam hal ini, ada skenario pembentukan tiga anak perusahaan untuk memecah pengelolaan semua aset jalan ke dalam special purpose company.
Jadi bukan menjual jalan tol, tapi menjual saham atas pengelolaan jalan dalam jumlah terbatas (mayoritas ataupun minoritas) untuk mendapatkan sumber dana ekuitas dalam pembanguan proyek di masa mendatang.
Sementara itu, Bahana pun tidak pula memberikan rekomendasi penjualan aset seperti yang disebutkan Wapres.
Dalam hal ini, tidak jauh berbeda dengan PwC, Bahana menyarankan penjualan model PwC sebagai salah satu opsi.
Paling ideal IPO
Mekanisme yang paling strategis menurut kedua lembaga penilai itu adalah proses divestasi melalui initial public offering (IPO).
IPO itu merupakan solusi lanjutan dari rangkaian sebelumnya, yang dimulai dari penyerapan surat utang negara khusus infrastruktur bagi Jasa Marga yang kemudian dilanjutkan dengan penerbitkan obligasi. Setelah dana obligasi diinvestasikan dalam proyek baru, barulah dilakukan IPO.
Dengan tahapan itu dipastikan tidak akan mengganggu operasional dan organisasi perusahaan secara keseluruhan, baik dari segi aliran kas maupun neraca.
Proses itu sebenarnya langkah yang tengah dilakukan Jasa Marga pada saat ini. Hal itu jauh lebih strategis dan taktis untuk memperkuat organisasi Jasa Marga dalam menyuntik stamina agar lebih kuat membantu pemerintah mewujudkan jalan tol.
Tapi dengan perintah dari Wapres, berarti BUMN itu dipaksa banting setir untuk berubah haluan dalam membantu program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan jalan tol 1.350 km itu.
Kalau rencana Wapres dilaksanakan tidak mustahil Jasa Marga akan default terhadap kewajibannya kepada karyawan, kreditor, dan sejumlah kewajiban lainnya.
